SURABAYA, PustakaJC.co – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) menggelar lokakarya pembelajaran respons tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman penanganan bencana di Sumatra Barat dan Aceh pada November 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kota Padang, Sumatra Barat, tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, BNPB, BPBD, PMI, organisasi masyarakat sipil, komunitas penyintas, kelompok disabilitas, relawan, hingga mitra internasional DFAT Australia.
Wakil Ketua LPBI PBNU, Affan Asirozi, mengatakan lokakarya menjadi ruang refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan selama masa tanggap darurat, mulai dari distribusi bantuan, layanan psikososial, hingga koordinasi antarlembaga.
"Tujuan utamanya adalah mengambil pembelajaran dari pengalaman respons darurat agar ke depan penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.
Melalui forum tersebut, LPBI PBNU juga ingin menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dalam penyempurnaan kebijakan dan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.
Affan menjelaskan, lokakarya menggunakan pendekatan participatory learning, sehingga seluruh peserta memiliki kesempatan menyampaikan pengalaman dan masukan secara langsung.
Metode yang digunakan meliputi after action review, focus group discussion (FGD), world cafe, studi kasus, most significant change, hingga sidang pleno untuk menyusun rekomendasi bersama.
Menurutnya, pendekatan tersebut memungkinkan proses evaluasi berlangsung dua arah, tidak hanya berasal dari narasumber, tetapi juga dari masyarakat yang pernah menerima bantuan kemanusiaan.
"Kami ingin semua pihak bisa berpartisipasi, termasuk masyarakat penerima manfaat, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar berasal dari pengalaman lapangan," katanya.
Perwakilan DFAT Australia, Riri Silalahi, menilai kualitas respons kemanusiaan tidak hanya diukur dari kecepatan penyaluran bantuan, tetapi juga dari efektivitas layanan kepada kelompok rentan.
Melalui Program Siap Siaga, kerja sama DFAT Australia dan LPBI PBNU telah menjangkau puluhan desa terdampak bencana dengan bantuan kebutuhan dasar serta dukungan psikososial bagi anak-anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Pencegahan BNPB Pangarso Suryotomo menyampaikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra Barat masih menunggu implementasi Instruksi Presiden yang baru ditandatangani Presiden.
Ia memperkirakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat diselesaikan pada 2028 serta berharap rekomendasi dari lokakarya mampu memperkuat kebijakan pemerintah dalam percepatan pemulihan pascabencana.
"Kami berharap hasil lokakarya ini menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki sistem penanggulangan bencana nasional," ujarnya.
Lokakarya ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang frekuensinya terus meningkat akibat perubahan iklim.
LPBI PBNU berharap hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumentasi, tetapi menjadi dasar penyusunan sistem penanggulangan bencana yang lebih cepat, inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat terdampak. (int)
