SURABAYA, PustakaJC.co – Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) menggelar lokakarya pembelajaran respons tanggap darurat bencana hidrometeorologi sebagai langkah memperkuat sistem penanggulangan bencana melalui evaluasi menyeluruh terhadap pengalaman penanganan bencana di Sumatra Barat dan Aceh pada November 2025.
Kegiatan yang berlangsung pada 26–27 Juni 2026 di Kota Padang, Sumatra Barat, tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah daerah, BNPB, BPBD, PMI, organisasi masyarakat sipil, komunitas penyintas, kelompok disabilitas, relawan, hingga mitra internasional DFAT Australia.
Wakil Ketua LPBI PBNU, Affan Asirozi, mengatakan lokakarya menjadi ruang refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan maupun tantangan selama masa tanggap darurat, mulai dari distribusi bantuan, layanan psikososial, hingga koordinasi antarlembaga.
"Tujuan utamanya adalah mengambil pembelajaran dari pengalaman respons darurat agar ke depan penanganan bencana dan pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin baik," ujarnya.
Melalui forum tersebut, LPBI PBNU juga ingin menghasilkan rekomendasi yang dapat menjadi rujukan dalam penyempurnaan kebijakan dan tata kelola penanggulangan bencana di Indonesia.