SURABAYA, PustakaJC.co – DPRD Jawa Timur melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Madura meski capaian penurunan kemiskinan Jawa Timur secara umum dinilai cukup positif.
Sorotan tersebut disampaikan Juru Bicara Pansus LKPJ, Khusnul Arif dalam rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Senin, (11/5/2026).
Dalam laporannya, Pansus mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menurunkan angka kemiskinan dari 9,56 persen pada September 2024 menjadi 9,30 persen pada September 2025. Penurunan itu setara dengan berkurangnya sekitar 89.530 penduduk miskin. Dilansir dari jatimpos.co, Selasa, (12/5/2026).
“Selama enam tahun terakhir, Jawa Timur menjadi provinsi yang paling banyak menurunkan jumlah penduduk miskin secara absolut secara nasional, yakni mencapai 781.680 jiwa,” ujar Khusnul Arif.
Namun demikian, DPRD Jatim menilai ketimpangan antarwilayah masih menjadi pekerjaan rumah serius, terutama di kawasan Madura yang angka kemiskinannya masih berada jauh di atas rata-rata provinsi.
Pansus mencatat, Kabupaten Sampang memiliki angka kemiskinan tertinggi sebesar 20,61 persen, disusul Kabupaten Bangkalan 18,25 persen dan Kabupaten Sumenep 17,02 persen.
Selain wilayah Madura, Kabupaten Probolinggo dengan angka kemiskinan 16,05 persen serta Tuban sebesar 14,13 persen juga masuk dalam daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi di Jawa Timur.
Karena itu, DPRD Jatim meminta Pemprov Jatim menerapkan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis spasial yang lebih fokus pada wilayah kantong kemiskinan.
“Strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat spasial dan berkonsentrasi pada wilayah-wilayah kantong kemiskinan, tidak sekadar mengandalkan program nasional yang merata,” tegas Khusnul.
Selain kemiskinan, Pansus juga menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah. Meski pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2025 mencapai 5,33 persen atau melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen, pemerataan dinilai belum optimal.
Pansus mencatat Kabupaten Pacitan mampu tumbuh hingga 7,01 persen, sedangkan Kota Kediri hanya mencatat pertumbuhan ekonomi 1,68 persen.
Di sektor pendidikan, DPRD Jatim menilai rata-rata lama sekolah yang stagnan di angka 8,39 tahun selama empat tahun terakhir menjadi perhatian serius karena masih setara kelas VIII SMP.
Tak hanya itu, DPRD Jatim juga menyoroti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang meski menurun, masih didominasi pekerja sektor informal.
“Sebanyak 62 persen tenaga kerja Jawa Timur masih bekerja di sektor informal, sementara sektor formal baru mencapai 38 persen,” kata Khusnul Arif.
Melalui rekomendasi LKPJ tersebut, DPRD Jatim meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur meningkatkan fokus pembangunan di daerah miskin, memperkuat akses pendidikan, memperluas lapangan kerja formal, hingga mempercepat optimalisasi aset daerah serta pembenahan tata kelola anggaran. (ivan)
