SURABAYA, PustakaJC.co — Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas layanan publik di sektor energi dengan memperkuat sinergi lintas lembaga dan memaksimalkan sistem digital terintegrasi.
Langkah ini ditegaskan dalam tindak lanjut evaluasi operasional sektor energi, termasuk koordinasi intensif dengan aparat penegak hukum guna memastikan tata kelola berjalan sesuai regulasi. Dilansir dari memotimur.id, Kamis, (23/4/2026).
Plt Kepala Dinas ESDM Jatim, Dr. Mhd. Aftabuddin Rijaluzzaman, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan pembenahan menyeluruh berdasarkan rekomendasi dari Kejaksaan.
“Semua bidang yang menjadi catatan akan kami perbaiki. Kami menunggu rekomendasi karena mereka yang mendalami permasalahan. Prinsipnya, pelayanan energi tidak boleh tertinggal dan harus tetap optimal,” tegasnya.
Kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor energi. Pemprov Jatim juga mendukung keberadaan posko pengaduan masyarakat agar setiap laporan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Dalam upaya memangkas birokrasi, Pemprov Jatim mengoptimalkan sistem Online Single Submission(OSS). Mayoritas proses perizinan kini terintegrasi secara digital, meski beberapa aspek teknis tetap melalui Dinas ESDM.
Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor energi.
Terkait ketersediaan LPG, pemerintah memastikan kondisi stok di Jawa Timur relatif aman. Kenaikan harga di sejumlah wilayah disebut lebih dipengaruhi faktor distribusi, terutama di daerah kepulauan dan wilayah terpencil.
“Pertamina terus menjaga stok LPG tetap aman. Penggunaan LPG 3 kg juga sudah diatur dan dibatasi secara jelas,” ujarnya.
Untuk menjaga ketepatan sasaran, pemerintah telah menyiagakan tim monitoring guna mengawasi distribusi LPG bersubsidi agar tidak disalahgunakan oleh masyarakat yang tidak berhak.
Dengan penguatan sinergi, digitalisasi layanan, serta pengawasan distribusi energi, Pemprov Jatim menegaskan komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat. (ivan)
