Kolaborasi dengan Kejaksaan menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di sektor energi. Pemprov Jatim juga mendukung keberadaan posko pengaduan masyarakat agar setiap laporan bisa ditindaklanjuti secara cepat dan tepat.
Dalam upaya memangkas birokrasi, Pemprov Jatim mengoptimalkan sistem Online Single Submission(OSS). Mayoritas proses perizinan kini terintegrasi secara digital, meski beberapa aspek teknis tetap melalui Dinas ESDM.
Langkah ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi layanan sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha di sektor energi.
