SURABAYA, PustakaJC.co – Gedung Balai Kota Surabaya yang kini menjadi pusat pemerintahan Kota Surabaya ternyata menyimpan sejarah panjang. Pada masa kolonial Belanda, bangunan tersebut bahkan sempat mendapat julukan "Gedung Seribu Gulden" akibat polemik anggaran pembangunan yang membengkak hingga memicu kritik dari kalangan dewan kotapraja. Kamis, (4/6/2026).
“Gemeente sudah memproyeksikan kawasan itu bakal menjadi pusat Kota Surabaya di masa depan. Karena pindah lokasi, desain yang dibuat Citroen akhirnya harus diubah total,” jelasnya. Demikian dilansir dari radarsurabaya.jawapos.com, Kamis, (4/6/2026)
Pegiat sejarah Surabaya, Nur Setiawan, menjelaskan bahwa setelah Gemeente Surabaya dibentuk pada 1 April 1906, pemerintah kota belum memiliki kantor tetap. Berbagai aktivitas pemerintahan dan administrasi saat itu masih dilakukan secara berpindah-pindah di sejumlah lokasi.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, pada 1916 Pemerintah Kotapraja Surabaya memutuskan membangun balai kota sebagai pusat administrasi pemerintahan. Wali Kota Surabaya saat itu, A. Meyroos, menunjuk arsitek ternama Cosmas Citroen untuk merancang bangunan tersebut.
Awalnya, lokasi pembangunan direncanakan berada di kawasan Stadstuin yang kini menjadi area Gedung Bank Indonesia di Jalan Pahlawan. Namun, pada 1918 lokasi dipindahkan ke kawasan yang saat itu masih dianggap pinggiran kota, yakni lokasi Balai Kota Surabaya saat ini.
Perubahan lokasi membuat Citroen harus menyusun ulang desain bangunan. Bahkan, rancangan awal yang menampilkan kubah besar akhirnya diubah setelah mendapat masukan dari Wali Kota berikutnya, GJ Dijkerman, yang menilai desain tersebut kurang mencerminkan karakter lokal Surabaya.
Pembangunan Balai Kota Surabaya baru dimulai pada 1926 dan selesai setahun kemudian. Meski demikian, bangunan yang berdiri saat ini sebenarnya hanya sebagian dari rancangan awal yang jauh lebih besar karena keterbatasan anggaran dan kondisi ekonomi saat itu.
Biaya pembangunan yang mencapai lebih dari 2,5 juta gulden, di luar pembelian lahan, menjadi sorotan banyak pihak. Sejumlah anggota dewan kotapraja menilai dana sebesar itu seharusnya dapat digunakan untuk memperbaiki kawasan permukiman masyarakat bumiputra di Surabaya.
Menurut Nur Setiawan, julukan "Gedung Seribu Gulden" diduga muncul dari perdebatan mengenai anggaran pembangunan yang awalnya direncanakan jauh lebih kecil, namun terus meningkat akibat perubahan desain serta dampak krisis ekonomi Eropa yang turut memengaruhi Hindia Belanda kala itu.
Hingga kini, Balai Kota Surabaya tetap menjadi salah satu bangunan bersejarah yang merekam perjalanan perkembangan Kota Pahlawan dari masa kolonial hingga era modern. (frchn)
,
