SURABAYA, PustakaJC.co - Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026 menjadi titik penting untuk menegaskan kembali arah pembangunan pendidikan di Jawa Timur. Fokusnya tidak bergeser: memperluas akses, memastikan pemerataan kualitas, dan menyiapkan generasi yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Pendidikan yang bermutu tidak lahir dari satu kebijakan tunggal. Ia dibangun dari rangkaian langkah yang saling terhubung—dimulai dari memastikan siapa yang belum terjangkau, hingga bagaimana kualitas pembelajaran itu sendiri dijaga.
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Rasiyo, melihat persoalan paling mendesak hari ini terletak pada akses pendidikan, khususnya bagi anak usia sekolah menengah. Bagi dia, memastikan siswa dapat melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK bukan sekadar target administratif, melainkan fondasi masa depan daerah.
“Pendataan anak usia sekolah terus diperkuat. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah memberikan bantuan beasiswa kepada sekitar 70 ribu siswa agar mereka bisa melanjutkan pendidikan ke SMA maupun SMK,” ujar Rasiyo Kepada Jurnalis PustakaJC.co, Jumat, (1/5/2026).
Langkah tersebut menegaskan bahwa kebijakan pendidikan di Jawa Timur bergerak berbasis data. Intervensi tidak lagi bersifat umum, tetapi diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan, agar tidak ada anak yang tertinggal dalam sistem pendidikan.
Komitmen itu juga tercermin dalam kebijakan anggaran. Jawa Timur tidak hanya memenuhi ketentuan minimal nasional, tetapi melampauinya. Sekitar 23 persen APBD dialokasikan untuk sektor pendidikan, lebih tinggi dari batas minimal 20 persen yang diatur dalam perundang-undangan.
“Ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan,” katanya.
Namun, besarnya anggaran tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan. Tantangan berikutnya adalah kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah. Perbedaan kualitas antara daerah perkotaan dan wilayah lain masih menjadi pekerjaan rumah yang terus diatasi.
Salah satu strategi yang ditempuh adalah pemerataan distribusi guru. Melalui rekrutmen ASN, penempatan tenaga pendidik diupayakan kembali ke daerah asal, sehingga kebutuhan guru dapat lebih merata. Pendekatan ini diperkuat dengan optimalisasi peran pengawas sekolah serta pelatihan berkelanjutan bagi guru, terutama dalam penguatan kemampuan didaktik dan metodik.
Upaya peningkatan kualitas juga berjalan seiring dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik. Guru, termasuk di sekolah swasta, didorong untuk memperoleh sertifikasi pendidikan. Bagi yang telah tersertifikasi, pemerintah memberikan tambahan kesejahteraan hingga Rp2 juta per bulan di luar gaji rutin.
“Ini bagian dari upaya meningkatkan kualitas sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik,” jelasnya.
Di tengah perubahan global, pendidikan juga dituntut adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jawa Timur menjawab tantangan ini dengan mendorong pembinaan berbasis IT sejak dini. Berbagai lomba dan kegiatan yang terkoordinasi oleh dinas pendidikan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, menjadi ruang bagi siswa untuk mengasah kemampuan digitalnya.
Hasil dari berbagai upaya tersebut mulai terlihat. Jawa Timur secara konsisten meraih penghargaan di tingkat nasional. Tidak hanya itu, dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun lalu, provinsi ini mencatatkan jumlah siswa terbanyak yang diterima.
“Ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi siswa untuk terus berprestasi,” ungkap politikus dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Capaian tersebut memperlihatkan satu hal: ketika akses diperluas, kualitas dijaga, dan pembinaan dilakukan secara berkelanjutan, hasilnya akan mengikuti.
Hardiknas 2026 menegaskan bahwa pembangunan pendidikan bukan kerja jangka pendek, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan konsistensi kebijakan. Dengan penguatan akses, pemerataan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran, Jawa Timur terus meneguhkan posisinya dalam membangun pendidikan yang inklusif dan berdaya saing. (ivan)
