JAKARTA, PustakaJC.co - Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim khusus untuk mematangkan rencana kebijakan pendidikan negeri gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Tim tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa tim khusus ini bertugas melakukan kajian mendalam terkait tahapan pelaksanaan hingga kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Dilansir dari kompas.com, Rabu, (23/9/2026).
"Programnya kan Pak Presiden memberikan arahan bagaimana supaya pendidikan tinggi itu gratis untuk PTN, tapi kan tentu butuh waktu. Kita butuh juga menganalisis ruang fiskal dan sebagainya," ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, (23/9/2026).
Selain Menko PMK dan Mendikti Saintek, tim ini juga melibatkan Menteri Sekretaris Negara untuk menyisir aspek finansial dan skema transisi.
Sasar PTN-BH dan Penyelamatan Anggaran
Brian menegaskan, skema pendidikan gratis ini juga bakal mencakup Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Menurutnya, status PTN-BH berkaitan dengan tata kelola keuangan internal kampus, bukan penghalang bagi intervensi pendanaan negara.
"PTN-BH itu tidak ada kaitannya dengan pendanaan, tapi dengan tata kelola keuangan. Jadi sumber dananya dari mana, itu yang sedang kita bahas," tegasnya.
Rencana penggratisan biaya pendidikan negeri ini sebelumnya ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya di HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Jumat (18/9/2026). Prabowo menekankan akses pendidikan negeri di semua tingkatan, yaitu SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi Negeri, harus bebas biaya.
Menjawab kekhawatiran mengenai kesiapan anggaran, Prabowo optimistis pendanaan program dapat tertutupi dengan menekan angka kebocoran APBN dan memberantas korupsi.
"Nanti akan ada yang bertanya, dari mana uangnya? Uangnya dari yang dikorupsi, yang dicolong," tegas Prabowo. (ivan)
