Harga Telur Jatuh Bebas di Jatim, Peternak Merugi BGN Jadi Harapan

pemerintahan | 05 Juni 2026 08:08

Harga Telur Jatuh Bebas di Jatim, Peternak Merugi BGN Jadi Harapan
Budi Santoso Menteri Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. (dok suarasurabaya)

SURABAYA, PustakaJC.co — Harga telur ayam ras di Jawa Timur terus mengalami tekanan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Kondisi ini membuat peternak di sejumlah daerah sentra produksi seperti Blitar, Tulungagung, hingga Trenggalek menjerit karena mengalami kerugian.

 

Pemerintah pun turun tangan dengan meminta Badan Gizi Nasional (BGN) menyerap kelebihan produksi telur untuk menahan laju penurunan harga di tingkat peternak. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jumat, (5/6/2026).

 

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, langkah intervensi dilakukan agar harga kembali stabil dan tidak merugikan peternak kecil.

 

“Kemarin ada beberapa daerah terutama di Jawa Timur, di Blitar itu harga telur turun. Kita sudah berkoordinasi dengan kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa SPPG di daerah tersebut diwajibkan menyerap telur,” kata Budi di Jakarta, Kamis, (4/6/2026).

 

 

 

Menurutnya, mekanisme penyerapan ini menjadi salah satu opsi untuk mengurangi kelebihan pasokan yang saat ini terjadi di pasar.

 

Di lapangan, peternak ayam petelur mengaku terpukul akibat harga jual yang terus berada di bawah biaya produksi. Harga pokok produksi (HPP) berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, namun harga jual hanya Rp20.000–Rp21.000 per kilogram.

 

Selisih tersebut membuat peternak merugi sekitar Rp2.000 per kilogram telur yang terjual.

 

Kondisi ini bahkan memicu aksi simbolik dari peternak di Blitar yang sempat membagikan sekitar 1 juta butir telur gratis kepada masyarakat sebagai bentuk protes atas anjloknya harga.

 

Pemerintah mencatat produksi telur nasional saat ini mengalami surplus sekitar 12–20 persen. Kondisi ini membuat tekanan harga tidak terhindarkan apabila tidak diimbangi dengan serapan pasar yang optimal.

 

 

 

Budi menjelaskan, sebenarnya skema penyerapan sudah tersedia, namun perlu penguatan manajemen distribusi agar berjalan lebih efektif di lapangan.

 

“Penyerapannya sebenarnya ada, tinggal kita atur manajemennya supaya SPPG bisa berjalan baik, sehingga telur bisa terserap dengan baik,” ujarnya.

 

Pemerintah juga menyiapkan skema agar komoditas pangan lain seperti daging ayam dapat diserap ketika harga jatuh di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

 

Dalam kondisi ini, BGN diharapkan menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi, sekaligus melindungi peternak dari kerugian berkepanjangan.

 

“Jika harga ayam atau daging ayam turun di bawah HET, BGN juga akan diminta menyerap di SPPG,” kata Budi.

 

Dengan kondisi surplus produksi yang belum terserap optimal, peternak berharap kebijakan ini benar-benar berjalan di lapangan, bukan sekadar wacana, agar harga kembali stabil dan usaha mereka tetap bertahan. (ivan)