SURABAYA, PustakaJC.co — Upaya memperkuat fondasi ekonomi rakyat terus didorong melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta peningkatan peran perempuan dalam aktivitas ekonomi. Hal ini disampaikan Staf Khusus Wakil Presiden, Tina Talisa, dalam forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden.
“Transformasi UMKM harus bisa diukur secara jelas agar kebijakan yang diambil benar-benar berdampak,” ujarnya. Demikian dikutip dari Jawapos.com, kamis, (19/3/2026).
Menurut Tina, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan penguatan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Forum tersebut mempertemukan berbagai pihak mulai dari kementerian, lembaga, dunia usaha hingga organisasi masyarakat guna menyatukan langkah strategis.
Ia menegaskan bahwa selama ini dorongan terhadap UMKM untuk “naik kelas” belum memiliki indikator yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang konkret, apakah peningkatan tersebut dilihat dari sisi aset, omzet, jumlah tenaga kerja, atau aspek literasi keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyoroti masih rendahnya tingkat kewirausahaan perempuan di Indonesia yang baru berada di kisaran 37 persen. Ia menilai angka tersebut perlu terus ditingkatkan agar kontribusi perempuan dalam ekonomi semakin besar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas dinilai menjadi langkah awal untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar.
Forum ini juga dihadiri berbagai pemangku kepentingan seperti Bappenas, BPS, OJK, KNEKS, serta organisasi dan pelaku usaha yang memiliki komitmen dalam pengembangan UMKM dan pemberdayaan perempuan.
Melalui kolaborasi yang terintegrasi, pemerintah berharap penguatan UMKM dan peningkatan peran perempuan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih merata. (frcn)
