Ia menegaskan bahwa selama ini dorongan terhadap UMKM untuk “naik kelas” belum memiliki indikator yang jelas dan terukur. Oleh karena itu, diperlukan definisi yang konkret, apakah peningkatan tersebut dilihat dari sisi aset, omzet, jumlah tenaga kerja, atau aspek literasi keuangan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas, Maliki, menyoroti masih rendahnya tingkat kewirausahaan perempuan di Indonesia yang baru berada di kisaran 37 persen. Ia menilai angka tersebut perlu terus ditingkatkan agar kontribusi perempuan dalam ekonomi semakin besar.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Riyatno, menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Legalitas dinilai menjadi langkah awal untuk memperluas akses pembiayaan dan pasar.
