SURABAYA, PustakaJC.co - Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan jurus baru untuk menjaga keamanan jelang Lebaran 2026. Tak ingin kecolongan di tengah tingginya mobilitas masyarakat, pemkot menggandeng kalangan pengusaha untuk memperluas jaringan CCTV di sejumlah titik rawan.
Wali Kota Eri Cahyadi mendorong kolaborasi lintas sektor sebagai langkah strategis membangun sistem keamanan kota yang lebih modern dan terintegrasi. Fokus pengawasan diarahkan pada ruas jalan protokol serta kawasan strategis yang menjadi pusat aktivitas warga. Dilansir dari jawapos.com, Jumat, (20/3/2026).
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Surabaya, M. Fikser, menegaskan bahwa keterlibatan pelaku usaha menjadi kunci untuk menutup celah pengawasan yang belum terjangkau pemerintah.
“Pemkot Surabaya mengajak para pelaku usaha untuk turut berperan dalam menjaga keamanan kota melalui dukungan pemasangan CCTV di lingkungan sekitar tempat usaha mereka,” ujar Fikser.
Pemkot telah melakukan pemetaan terhadap sebaran CCTV yang ada. Hasilnya, masih ditemukan sejumlah titik blank spot yang belum terpantau kamera. Area tersebut kini menjadi prioritas dalam program kolaborasi ini.
Untuk menjangkau titik-titik tersebut, pemkot meminta dukungan pengusaha yang memiliki lokasi strategis agar ikut memasang CCTV. Langkah ini dinilai mampu mempercepat perluasan pengawasan tanpa membebani anggaran pemerintah secara penuh.
Ke depan, seluruh jaringan CCTV, baik milik pemerintah maupun swasta, akan diintegrasikan dalam satu sistem digital terpadu. Pusat kendali sistem ini berada di Command Center Gedung Siola yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.
Dengan sistem terpusat, pemantauan dapat dilakukan secara real-time. Setiap potensi gangguan keamanan bisa segera direspons tanpa harus menunggu laporan manual dari lapangan.
Selain itu, pemkot juga menyiapkan pos terpadu di berbagai wilayah untuk memperkuat koordinasi selama periode Lebaran. Pos ini akan menjadi titik respons cepat berbasis data visual dari CCTV terintegrasi.
Pengaturan akses juga menjadi perhatian. CCTV milik pemerintah digunakan untuk pemantauan umum, sementara pelaku usaha hanya dapat mengakses kamera di sekitar area usahanya. Skema ini dinilai mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi.
Respons kalangan pengusaha pun terbilang positif. Sejumlah pelaku usaha bahkan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam program ini tanpa menunggu instruksi lanjutan.
Momentum Lebaran menjadi alasan percepatan program tersebut. Lonjakan aktivitas masyarakat dinilai berpotensi menimbulkan kerawanan jika tidak diantisipasi sejak dini.
Dengan langkah ini, Pemkot Surabaya menargetkan sistem pengawasan kota menjadi lebih luas, cepat, dan responsif. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun keamanan berbasis partisipasi bersama. (ivan)
