Indonesia Kembali Jadi Anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO

wisata | 20 Juni 2026 13:52

Indonesia Kembali Jadi Anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO
dok antaralifestyle

JAKARTA, PustakaJC.co – Indonesia kembali dipercaya menjadi anggota Komite Pelindungan Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO (Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO) untuk periode 2026–2030 setelah memperoleh 113 suara dari negara anggota UNESCO.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyampaikan bahwa Indonesia terpilih bersama Jepang, Filipina, dan Kamboja untuk mewakili kawasan Asia-Pasifik dalam Group IV.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota Komite Warisan Budaya Takbenda UNESCO periode 2026–2030 merupakan kehormatan sekaligus amanah besar. Indonesia kini kembali dipercaya oleh komunitas internasional untuk berkontribusi dalam upaya perlindungan warisan budaya takbenda dunia,” ujar Fadli Zon.

Menurutnya, kepercayaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya memiliki kekayaan budaya yang beragam, tetapi juga memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam membangun tata kelola kebudayaan dunia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat.

Sebagai anggota komite periode 2026–2030, Indonesia berkomitmen mendorong delapan agenda prioritas, di antaranya pembentukan Center of Excellence UNESCO di kawasan Asia-Pasifik, penguatan kolaborasi antara akademisi dan komunitas budaya, inovasi digital dalam dokumentasi warisan budaya, serta peningkatan kerja sama global melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan.

Selain itu, Indonesia juga akan fokus pada perlindungan warisan budaya yang terancam punah, peningkatan akses bantuan internasional, pemberdayaan masyarakat sipil, hingga pengembangan kebijakan terkait etika digital, kecerdasan artifisial (AI), dan ketahanan budaya terhadap perubahan iklim.

Keanggotaan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pelestarian warisan budaya takbenda dunia sekaligus memperluas kontribusi pada pengembangan kebijakan kebudayaan global. (nov)