SURABAYA, PustakaJC.co — Penerapan sistem pembayaran parkir non tunai di kawasan Taman Bungkul mendapat respons positif dari masyarakat. Warga Surabaya maupun pendatang kini lebih memilih menggunakan QRIS karena dinilai lebih praktis, cepat, dan transparan dibandingkan metode tunai. Minggu, (19/4/2026).
Sejumlah pengunjung mengaku tidak perlu lagi menyiapkan uang receh saat parkir. Selain itu, sistem digital dianggap mampu meminimalisir praktik kecurangan, seperti tarif tidak resmi maupun keberadaan juru parkir liar yang merugikan pengguna jasa.
Risky (38), salah satu pengunjung, menilai pembayaran parkir menggunakan QRIS memberikan kepastian terkait besaran tarif dan tujuan uang yang dibayarkan. Ia mengaku pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan saat dimintai biaya parkir tanpa karcis oleh oknum juru parkir di ruas jalan umum.
“Dengan sistem digital, setidaknya kita tahu uang yang dibayar itu jelas dan tercatat. Tidak ada lagi tarif yang ditentukan sepihak,” ujarnya.
Hal senada disampaikan William Steven (19), mahasiswa asal Solo yang kini menetap di Surabaya. Ia mengaku lebih nyaman menggunakan QRIS karena tidak terbiasa membawa uang tunai dalam jumlah banyak.
“Sekarang hampir semua bisa pakai QRIS, jadi lebih simpel. Harapannya sistem ini bisa diterapkan di lebih banyak titik,” katanya.
Di lapangan, mekanisme pembayaran dilakukan melalui pemindaian kode QR yang tersedia di area parkir. Pengunjung dapat membayar saat hendak meninggalkan lokasi. Petugas parkir hanya bertugas menjaga kendaraan dan memastikan pembayaran telah dilakukan, tanpa menerima uang secara langsung.
Tarif parkir kendaraan roda dua di kawasan ini dipatok sebesar Rp2.000. Bukti pembayaran kemudian ditunjukkan kepada petugas untuk diverifikasi.
Pemerintah Kota Surabaya terus mendorong perluasan sistem parkir digital ke berbagai titik. Selain QRIS, tersedia pula opsi pembayaran melalui kartu uang elektronik dan voucher parkir. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, menekan potensi kebocoran pendapatan, serta menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib dan modern.
Dengan sistem non tunai, seluruh transaksi tercatat secara otomatis sehingga memudahkan pengawasan. Pemerintah pun optimistis digitalisasi parkir dapat menjadi solusi dalam mengatasi praktik pungutan liar sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. (frchn)
