SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menggenjot ekonomi syariah dengan menjadikan produk halal sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, konsep halal kini telah bergeser. Tidak lagi semata soal kewajiban religius, tetapi sudah menjadi nilai ekonomi yang kuat di pasar global. Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (6/5/2026).
“Halal sudah menjadi customer value, bukan hanya soal sisi religius, tapi ada value di dalamnya. Dan kami akan terus fokus,” ujarnya, Selasa, (5/5/2026).
Dorongan itu bukan tanpa hasil. Pemprov Jatim berhasil memborong tiga penghargaan dalam ajang UB Halal Metric Award 2026, hasil kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, akademisi hingga regulator halal.
Tiga penghargaan tersebut meliputi:
- Gold Winner: Pengembangan Infrastruktur Halal
- Gold Winner: Pengembangan Edukasi Halal
- Silver Winner: Inovasi, Kolaborasi, dan Pemberdayaan Publik
Penghargaan diserahkan oleh Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan kepada Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak.
Secara data, Jawa Timur memang menjadi salah satu kekuatan utama ekosistem halal nasional. Dari 124 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) di Indonesia, 15 di antaranya berada di Jatim. Selain itu, terdapat 85 LP3H serta lebih dari 16 ribu pendamping Proses Produk Halal (PPH).
Khofifah juga menyoroti peran pesantren sebagai motor penggerak ekonomi halal. Dengan jumlah pesantren yang besar, Jatim dinilai punya keunggulan struktural dalam membangun industri halal berbasis komunitas.
Di sisi lain, BPJPH menegaskan bahwa tren halal kini telah menembus pasar global.
“Halal is for everybody. Halal itu adalah tempat tumbuhnya ekonomi, growth economy,” kata Ahmad Haikal Hasan.
Dengan basis kelembagaan yang kuat dan dukungan sumber daya manusia, Jawa Timur kini tak hanya bicara pasar domestik, tapi mulai mengunci posisi sebagai pemain penting dalam ekonomi halal dunia. (ivan)
