SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi pengendalian inflasi menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Sejumlah langkah disiapkan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memastikan ketersediaan pasokan, serta mempertahankan daya beli masyarakat selama periode libur akhir tahun.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, penguatan sinergi dilakukan melalui koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dilansir dari antaranews.com, Rabu, (18/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Khofifah saat memimpin High Level Meeting (HLM) ketiga tim tersebut di Surabaya, Rabu, (18/11/2026).
Menurut Khofifah, pengendalian inflasi, digitalisasi, dan perluasan akses keuangan merupakan tiga aspek yang saling berkaitan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Pengendalian inflasi menjaga daya beli masyarakat. Digitalisasi memperkuat efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Sementara akses keuangan yang inklusif membuka peluang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produktivitas. Karena itu, ketiganya harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Khofifah menjelaskan, perekonomian Jawa Timur pada triwulan III 2026 tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sementara itu, tingkat inflasi pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen.
Angka tersebut masih berada dalam sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mencapai 5,83 persen. Kontribusinya tercatat sebesar 25,61 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa dan 14,36 persen terhadap perekonomian nasional.
Meski demikian, Khofifah meminta pemerintah daerah mewaspadai potensi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjelang Nataru, terutama cabai rawit, bawang merah, dan telur ayam ras.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemprov Jatim bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat strategi 4K, meliputi keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Implementasinya dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah, Pasar Murah, pemantauan harga, pengawasan pasar, hingga penguatan kerja sama antarwilayah untuk menjaga kelancaran pasokan pangan.
Khofifah menegaskan, pengendalian inflasi juga harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.
“Pengendalian inflasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan keterjangkauan harga bagi konsumen. Kekuatan produksi pangan Jawa Timur harus terus dijaga melalui peningkatan produktivitas dan penguatan kelembagaan petani,” katanya.
Selain pengendalian inflasi, Pemprov Jatim juga mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan dan sektor usaha. Upaya tersebut mencakup penyederhanaan proses bisnis pemerintahan, digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta perluasan pembayaran pajak daerah secara digital.
Khofifah turut meminta optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk transaksi pemerintah melalui katalog elektronik atau e-Katalog.
“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada hadirnya aplikasi baru. Digitalisasi harus benar-benar mempermudah pelayanan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor akses keuangan, Pemprov Jatim mengoptimalkan sejumlah program pembiayaan produktif, yakni Program Kredit Sejahtera (PROKESRA), Dana Bergulir (Dagulir), dan Paket Kredit Petani Jawa Timur (PKPJ).
Ketiga program tersebut telah menjangkau lebih dari 109 ribu UMKM dengan akumulasi penyaluran kredit sekitar Rp4,59 triliun.
Khofifah berharap berbagai skema pembiayaan tersebut mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal.
“Pembiayaan harus diikuti pembinaan, pemberdayaan, pengembangan, dan pemasaran agar usaha masyarakat semakin kuat dan berdaya saing. Perluasan akses keuangan juga harus berjalan bersama peningkatan literasi dan perlindungan masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur Ibrahim menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,47 persen.
Namun, ia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi memicu inflasi menjelang Nataru. Di antaranya peningkatan permintaan masyarakat, gangguan pasokan dan distribusi, serta kenaikan harga pangan dan energi.
Karena itu, penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi yang tepat sasaran, dan koordinasi TPID dinilai perlu terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru.
Di sisi lain, Pelaksana Tugas Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Timur Horas VM Tarihoran menyampaikan, penyaluran kredit perbankan hingga September 2026 tumbuh sebesar 4,74 persen. Sementara dana pihak ketiga (DPK) meningkat 6,24 persen.
OJK juga memperluas edukasi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan). Hingga Oktober 2026, program tersebut telah menjangkau 1,43 juta peserta melalui 6.467 kegiatan edukasi. (ivan)