SURABAYA, PustakaJC.co - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemprov Jatim berfokus penuh pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, modernisasi birokrasi digital harus membawa manfaat langsung yang dirasakan oleh masyarakat.
"Pemerintahan digital bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang bagaimana kita melayani. Suara masyarakat adalah kompas kita," kata Adhy Karyono saat menghadiri Penilaian Interview Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (PEMDI) 2026, Selasa, (22/9/2026).
Komitmen tersebut tecermin dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur yang melonjak ke angka 4,79 pada 2026, meningkat dari tahun 2023 (3,62) dan 2024 (4,43). Dilansir dari kominfojatim.go.id, Rabu, (23/9/2026).
Inovasi Layanan & Infrastruktur Digital
Pemprov Jatim meluncurkan sejumlah terobosan utama untuk mempercepat efisiensi dan keamanan data publik:
- Portal Terpadu "MAJADIGI": Platform terintegrasi berbasis life cycle warga yang mencakup 16 tahapan kehidupan (mulai dari kelahiran, pendidikan, pekerjaan, hingga layanan lansia).
- Efisiensi Layanan Kesehatan: Integrasi Rekam Medik Elektronik (e-MR) dan SIMRS di RSUD Dr. Soetomo memangkas waktu tunggu poliklinik menjadi 44–50 menit (di bawah standar maksimal 60 menit) serta menekan penumpukan pasien IGD melebihi 6 jam.
- Keamanan Data & Infrastruktur: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 16 kabupaten/kota telah terhubung lewat Jaringan Intra Pemerintah (JIP) serta Data Center bersertifikat ISO 27001:2022 yang tersambung ke Pusat Data Nasional. Pemprov juga membentuk Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) teregistrasi nasional.
SDM dan Tata Kelola Anggaran
Kesiapan SDM dan efisiensi anggaran menjadi pondasi utama keberlanjutan program:
|
Indikator |
Capaian |
Keterangan |
|
Pelatihan Digital ASN |
67,13% |
Terlatih per 30 Juli 2026 |
|
Partisipasi ASN |
99,42% |
Keterlibatan per 21 September 2026 |
|
Pengawasan Anggaran |
Clearance System |
Kolaborasi Kominfo, Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi, & Inspektorat |
Melalui mekanisme clearance anggaran digital, Pemprov Jatim memastikan alokasi dana teknologi tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak langsung bagi warga. (ivan)