Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2026

pemerintahan | 19 November 2026 19:30

Pemprov Jatim Perkuat Sinergi Pengendalian Inflasi Jelang Nataru 2026
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim saat dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). (ivan)

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

 

Langkah tersebut dilakukan bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 38 pemerintah kabupaten/kota, serta sejumlah pemangku kepentingan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), serta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Jawa Timur di Hotel Trans Surabaya, Rabu, (18/11/2026).

 

Pertemuan yang dipimpin Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tersebut membahas penguatan pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi daerah, dan perluasan akses keuangan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong produktivitas ekonomi. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (19/11/2026).

 

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, mengatakan koordinasi dan harmonisasi kebijakan lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat pada periode akhir tahun.

 

Menurutnya, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi menjelang Nataru. Di antaranya peningkatan permintaan musiman, potensi gangguan pasokan akibat fenomena El Nino, serta kenaikan harga komoditas global.

 

Karena itu, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

 

Upaya tersebut juga perlu didukung sistem deteksi dini terhadap perkembangan harga dan ketersediaan komoditas agar potensi gejolak dapat diantisipasi lebih cepat.

 

Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah daerah juga harus memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat.

 

Khofifah mendorong seluruh bupati dan wali kota untuk turun langsung memantau perkembangan harga di pasar. Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD), termasuk melalui misi dagang, perlu terus dioptimalkan untuk mengatasi ketimpangan pasokan dan disparitas harga antarwilayah.

 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono menyampaikan bahwa inflasi Jawa Timur sepanjang 2026 masih berada dalam sasaran nasional.

 

 

 

Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada triwulan III 2026 mencapai 5,82 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Adapun inflasi Oktober 2026 tercatat sebesar 3,09 persen (yoy), masih dalam kisaran sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.

 

Untuk menjaga kecukupan pasokan menjelang Nataru, sejumlah perangkat daerah telah menyiapkan langkah antisipasi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Perum BULOG memastikan kesiapan pasokan pangan, sedangkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengendalian harga melalui penyelenggaraan pasar murah.

 

Dukungan juga dilakukan Pertamina dengan menyiapkan pelayanan bahan bakar minyak (BBM) di jalur-jalur potensial guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama libur akhir tahun.

 

Selain pengendalian inflasi, pertemuan tersebut juga membahas percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Khofifah menekankan pentingnya optimalisasi elektronifikasi transaksi, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan rasio pajak daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal dan tata kelola pemerintahan.

 

Capaian digitalisasi Jawa Timur tercermin dari Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang mencapai 98,25 persen pada Semester I 2026. Capaian tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan 38 pemerintah kabupaten/kota.

 

Pengembangan digitalisasi juga diarahkan melalui perluasan penggunaan QRIS-TAP pada transportasi publik, penguatan sistem transaksi pemerintah daerah, optimalisasi peran Bank Jatim sebagai bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta pengembangan infrastruktur digital melalui Jatim Infinity.

 

Atas berbagai upaya tersebut, Jawa Timur meraih penghargaan TP2DD Terbaik Tahun 2026 tingkat provinsi kawasan Jawa-Bali.

 

 

Di sisi lain, perluasan akses keuangan bagi sektor produktif juga menjadi perhatian. Ibrahim menyebut digitalisasi melalui TP2DD dapat mendukung peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan.

 

Plt. Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Horas V. M. Tarihoran menambahkan, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan produktif. Sinergi antara pemerintah daerah dan industri jasa keuangan diperlukan agar potensi ekonomi lokal dapat dimanfaatkan secara optimal.

 

Hingga Oktober 2026, TPAKD telah terbentuk di tingkat provinsi dan seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Program literasi dan inklusi keuangan juga diperkuat melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (LAKU PANDAI), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Simpanan Pelajar (SIMPEL), serta Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR).

 

Melalui penguatan koordinasi tersebut, Pemprov Jatim bersama Bank Indonesia, OJK, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh pemangku kepentingan berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan melalui program kerja konkret.

 

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat selama periode Nataru, tetapi juga memperkuat kapasitas fiskal daerah, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara berkelanjutan. (ivan)