Pemprov Jatim Libatkan Bappeda dan Dinsos se-Jatim untuk Percepat Penanganan Kemiskinan

pemerintahan | 19 November 2026 19:16

Pemprov Jatim Libatkan Bappeda dan Dinsos se-Jatim untuk Percepat Penanganan Kemiskinan
Asisten III (Asisten Administrasi Umum) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Heru Wahono Santoso, S.Sos., M.M., di Hotel Santika Premiere Gubeng. (dok kominfo)

SURABAYA, PustakaJC.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Sosial dari seluruh kabupaten/kota untuk memperkuat koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan.

 

Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 yang berlangsung selama dua hari, 17–18 November 2026, di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (19/11/2026).

 

Kegiatan tersebut dibuka oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, R. Heru Wahono Santoso, pada Selasa, (17/11/2026) malam.

 

 

 

Selain perwakilan Bappeda dan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Jawa Timur, rapat koordinasi tersebut juga diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor yang terlibat dalam program penanggulangan kemiskinan.

 

Pelibatan berbagai unsur pemerintah daerah ini menjadi bagian dari upaya menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan program agar penanganan kemiskinan dapat berjalan lebih terarah.

 

Melalui forum TKPK, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota didorong memperkuat sinergi antarlembaga. Hal ini diperlukan agar program yang dijalankan masing-masing perangkat daerah dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

 

Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan peran masing-masing instansi dalam mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan sesuai tugas dan kewenangannya.

 

Penyelenggaraan rapat koordinasi TKPK ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

 

Regulasi tersebut menjadi landasan dalam memperkuat tata kerja dan koordinasi TKPK, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

 

 

Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Jatim berharap komunikasi dan kerja sama antarpemangku kepentingan semakin optimal. Dengan demikian, berbagai program penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana secara selaras, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Timur. (ivan)