SURABAYA, PustakaJC.co – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu, (18/11/2026).
Enam pejabat tersebut menempati sejumlah posisi strategis, mulai dari kepala dinas, kepala Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), hingga kepala biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Dilansir dari kominfojatim.go.id, Kamis, (19/11/2026).
Adapun enam pejabat yang dilantik yakni:
- Prasojo Bayu Suwondo Putro, sebagai Kepala Dinas Perkebunan Jatim.
- Muhamad Arif Widodo, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim.
- Firdaus Sulistijawan, sebagai Kepala Bakorwil Pamekasan.
- Zainal Fanani, sebagai Kepala Bakorwil Madiun.
- Andrio Himawan Wahyu Aji, sebagai Kepala Biro Perekonomian.
- Syamsiar Aulia Rahman, sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
Pengangkatan keenam pejabat tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 800.1.3.3/14752/204/2026 tertanggal 17 November 2026.
Dalam sambutannya, Khofifah meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai pengambil kebijakan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia menekankan pentingnya keberanian mengambil keputusan, disertai pemahaman terhadap regulasi serta koordinasi lintas sektor.
“Saudara sekalian, you have to decide. Kalau ada yang kurang dipahami, konsultasikan. Kalau berkaitan dengan regulasi, tanyakan kepada Biro Hukum. Kalau berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi, tanyakan kepada Pak Sekda,” ujar Khofifah.
Khofifah juga memberikan arahan khusus sesuai dengan bidang tugas masing-masing pejabat. Kepada Kepala Dinas Perkebunan, ia meminta optimalisasi program bongkar ratoon tebu untuk mendukung target swasembada gula nasional.
Pelaksanaan program tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perkebunan serta pemerintah kabupaten, khususnya dalam penetapan calon petani dan calon lokasi (CPCL).
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jatim diminta meningkatkan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Ramadan, serta Idulfitri.
Khofifah juga meminta jajaran Disperindag lebih aktif turun langsung ke pasar untuk memantau perkembangan harga, kondisi perdagangan, dan kebutuhan masyarakat.
Arahan berikutnya ditujukan kepada Kepala Bakorwil Pamekasan dan Madiun. Keduanya diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.
Khofifah berharap Bakorwil dapat menjadi perpanjangan tangan Pemprov Jatim dalam mendeteksi berbagai persoalan di daerah sekaligus mempercepat koordinasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Bakorwil saya minta tolong menjadi mata, telinga, dan bagian dari pelayanan yang bisa dilakukan Pemprov lebih awal karena posisinya lebih dekat dengan masyarakat,” katanya.
Adapun kepada Kepala Biro Perekonomian, Khofifah menekankan pentingnya penguatan pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD). Salah satunya melalui evaluasi terhadap kinerja perusahaan maupun anak perusahaan agar mampu memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia mengingatkan agar keberadaan BUMD tidak justru menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sedangkan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Khofifah meminta seluruh proses pengadaan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.
Menurutnya, sektor pengadaan barang dan jasa memiliki potensi kerawanan sehingga membutuhkan pengawasan dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.
“Jaga amanah, jaga marwah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita semua harus menjaga amanah dengan baik, istiqamah, serta menjalankan tugas dengan penuh kejujuran dan integritas,” tegas Khofifah.
Khofifah berharap keenam pejabat tersebut dapat segera menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional. Dengan demikian, penguatan kinerja organisasi perangkat daerah dapat berjalan optimal dan berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Jawa Timur. (ivan)