Menurut Rizqi, penggunaan anggaran dalam program tersebut juga perlu mendapat perhatian serius karena dinilai terlalu besar. Selain itu, kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
BEM Unair juga menyinggung dugaan kasus korupsi yang menyeret mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua petinggi lainnya. Kasus tersebut dinilai menjadi peringatan bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap program unggulan nasional tersebut.
“Ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintahan Prabowo-Gibran bahwa salah satu program unggulannya ternyata berpotensi menjadi sarang korupsi,” katanya.
Selain mendorong penghentian MBG, BEM Unair menyatakan akan terus mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah isu yang akan menjadi perhatian mereka antara lain Koperasi Desa Merah Putih dan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Karena kami berkomitmen untuk mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran. Nantinya juga akan ada evaluasi total terhadap kinerja pemerintah,” tegasnya.
Desakan penghentian MBG juga disuarakan melalui petisi online yang diinisiasi BEM Unair. Hingga Senin (8/6/2026), petisi tersebut telah ditandatangani lebih dari 27 ribu orang. (ivan)
