Meski demikian, tantangan utama penyaluran bansos masih berkaitan dengan akurasi data penerima. Di lapangan, masih ditemukan warga yang dinilai sudah mampu tetapi tetap menerima bantuan, sementara masyarakat yang lebih membutuhkan justru belum terdaftar.
Kondisi itu memunculkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah bersama pendamping sosial dan perangkat desa terus melakukan pemutakhiran data penerima bansos.
Digitalisasi penyaluran bantuan juga mulai diterapkan untuk meminimalkan kebocoran dan memastikan bantuan diterima langsung oleh masyarakat yang berhak.
Namun, sejumlah pihak menilai keberhasilan bansos tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang tersalurkan. Program bantuan dinilai harus mampu menciptakan mobilitas ekonomi sehingga penerima perlahan dapat mandiri dan keluar dari ketergantungan bantuan pemerintah.
Program pemberdayaan pun diharapkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bantuan usaha kecil misalnya, perlu dibarengi pendampingan, pelatihan pemasaran, hingga akses distribusi agar usaha penerima dapat berkembang.
