Pemprov Jatim juga mulai mengintegrasikan bansos dengan program pemberdayaan ekonomi seperti zakat produktif, bantuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), program desa berdaya, hingga penguatan usaha mikro masyarakat.
Kebijakan itu dinilai penting karena persoalan kemiskinan tidak hanya dipicu rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, lapangan kerja, hingga lemahnya perlindungan sosial bagi pekerja informal.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Jawa Timur memang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, banyak keluarga masih berada dalam kategori rentan miskin dan mudah terdampak ketika menghadapi PHK, sakit, maupun kenaikan harga kebutuhan pokok.
Karena itu, bansos tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya tahan sosial masyarakat.
