Perwakilan Dinas Kominfo Jatim, Aulia Bahar Pernama, menilai UU PDP menjadi langkah strategis di tengah pesatnya transformasi digital. Menurutnya, regulasi ini memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi masyarakat.
“Undang-undang ini penting sebagai payung hukum pengelolaan data. Pemerintah daerah harus semakin serius menerapkan prinsip keamanan informasi dalam layanan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan, implementasi UU PDP menuntut peningkatan kapasitas SDM serta penguatan sistem keamanan informasi untuk mencegah kebocoran data.
Sementara itu, Ghina Daifinah menegaskan, diskusi publik ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI agar pelaksanaan undang-undang berjalan efektif.
“Kami ingin mendapat gambaran langsung terkait tantangan, kendala, hingga praktik baik di daerah. Ini akan menjadi bahan evaluasi DPR RI,” katanya.
