“Kalau orientasinya masih belanja rutin dan seremonial, masyarakat tidak akan merasakan manfaat langsung. Karena itu, pergeseran ke belanja modal produktif menjadi keharusan,” ujar Juru bicara F-PKB itu.
Dengan kritik tajam itu, F-PKB mendesak Pemprov Jatim meninjau ulang arah kebijakan anggaran 2026. Fraksi berharap komitmen terhadap janji politik dalam RPJMD tidak berhenti di atas kertas, melainkan diwujudkan melalui postur anggaran yang pro-pembangunan. (ivan)
