SURABAYA, PustakaJC.co - Para influencer, content creator hingga affiliator kini resmi masuk dalam cakupan Sensus Ekonomi 2026 yang mulai digelar Badan Pusat Statistik (BPS) secara serentak di seluruh Indonesia.
Pendataan nasional tersebut dimulai sejak 15 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan metode door to door atau mendatangi langsung rumah dan lokasi usaha masyarakat.
Berbeda dengan sensus ekonomi satu dekade lalu, kali ini BPS memperluas cakupan pendataan dengan memasukkan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, ekonomi kreatif hingga berbagai aktivitas ekonomi berbasis digital.
Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai perkembangan struktur ekonomi Indonesia yang terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pola usaha masyarakat.
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo mengatakan petugas sensus akan melakukan pendataan langsung dari rumah ke rumah, termasuk kepada pelaku usaha yang tidak memiliki papan nama maupun identitas usaha formal.
Menurutnya, banyak aktivitas ekonomi saat ini berkembang dari rumah dan platform digital sehingga membutuhkan pendekatan pendataan yang lebih menyeluruh.
"Akan door to door. Walaupun tidak tampak aktivitas usahanya dari luar, tidak ada plangnya dan seterusnya, maka kita akan ke rumah-rumah menangkap itu semua," ujar Sonny.
Selain mendatangi masyarakat secara langsung, BPS juga akan menggandeng berbagai asosiasi dan platform digital guna membantu proses identifikasi serta pendataan pelaku ekonomi digital.
Masuknya influencer dan affiliator dalam Sensus Ekonomi 2026 menunjukkan besarnya kontribusi sektor digital terhadap perekonomian nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, profesi content creator, streamer, influencer hingga affiliator berkembang pesat dan menjadi sumber penghasilan baru bagi masyarakat Indonesia.
Tidak sedikit pelaku usaha mikro maupun individu yang memperoleh pendapatan dari promosi produk melalui media sosial, marketplace, hingga platform video digital.
Karena itu, pemerintah memandang sektor ini perlu masuk dalam basis data ekonomi nasional agar potensi dan kontribusinya dapat terukur secara akurat.
BPS berharap masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dan memberikan informasi yang dibutuhkan selama proses pendataan berlangsung.
Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional serta perumusan kebijakan pembangunan ekonomi.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengembangan UMKM, ekonomi digital, investasi hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan cakupan yang semakin luas, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu memberikan gambaran paling mutakhir mengenai kondisi dan potensi ekonomi Indonesia di era transformasi digital. (int)
