SURABAYA, PustakaJC.co – Kota Surabaya ditetapkan sebagai lokasi perdana pelaksanaan program “Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution”, sebuah kolaborasi antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), dan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia untuk mencegah pencemaran sampah plastik dari sungai ke laut.
Program tersebut diperkenalkan melalui soft-launching yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Surabaya dipilih sebagai kota pertama karena dinilai memiliki komitmen kuat dalam pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran lingkungan. Dilansir dari jatimpos.co, Sabtu, (13/6/3026).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat kepada Kota Pahlawan sebagai lokasi awal pelaksanaan program.
“Surabaya ditunjuk menjadi salah satu lokasi soft-launching terkait penanganan sampah plastik sekaligus peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia,” ujar Fikser.
Saat ini program telah dijalankan di Kali Tebu dan Kali Mrutu melalui pemasangan trash boom atau sistem penahan sampah untuk mencegah sampah plastik terbawa arus hingga ke laut.
Menurut Fikser, program tersebut mulai menunjukkan hasil nyata. Setiap hari sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat dari sungai melalui kolaborasi DLH Surabaya bersama organisasi lingkungan Ecoton dan Lohjinawi.
“Setiap hari sekitar satu ton sampah plastik berhasil diangkat. Kami juga memfasilitasi kebutuhan teman-teman NGO yang terlibat,” katanya.
Tak hanya fokus pada pembersihan sungai, Pemkot Surabaya juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat sekitar agar lebih peduli terhadap lingkungan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi disebut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program tersebut.
Selain aspek lingkungan, program ini juga mengusung konsep ekonomi sirkular. Sampah yang berhasil dikumpulkan dipilah, dikemas, dan dimanfaatkan kembali sesuai jenisnya sehingga memiliki nilai ekonomi.
“Warga juga bisa bekerja dan mendapatkan manfaat dari hasil pemilahan sampah yang dilakukan,” jelas Fikser.
Ia menambahkan, perubahan kondisi lingkungan mulai terlihat di Kali Tebu yang kini tampak lebih bersih dibanding sebelumnya. Kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai juga terus meningkat.
Meski masih ditemukan sekitar satu ton sampah per hari yang tertahan di sungai, jumlah tersebut mulai menunjukkan tren penurunan. Menurut Fikser, indikator utama keberhasilan program bukan banyaknya sampah yang diangkat, melainkan berkurangnya sampah yang dibuang masyarakat sejak dari sumbernya.
“Kita berharap sampah semakin berkurang. Karena itu penguatan di hulu harus dilakukan dengan menekan sampah dari rumah tangga,” tegasnya.
Pemkot Surabaya sendiri menargetkan pengurangan timbulan sampah hingga 40 persen. Saat ini volume sampah yang dihasilkan Kota Surabaya mencapai sekitar 1.800 ton per hari.
Dari jumlah tersebut, sekitar 200 ton telah memiliki nilai ekonomis melalui pengolahan di TPS 3R, sementara sekitar 1.000 ton diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo. Sisanya sekitar 600 ton masih berakhir di landfill.
Untuk mengurangi jumlah tersebut, pemerintah pusat telah menunjuk Surabaya sebagai salah satu daerah pengembangan fasilitas Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Lahan seluas 5,8 hektare di kawasan Sumber Rejo, Kecamatan Pakal, telah disiapkan untuk mendukung proyek tersebut.
Sementara itu, Koordinator Pokja Perubahan Perilaku Masyarakat Direktorat Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Sri Murwani Nurfadilastuti, menegaskan bahwa perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dalam mengatasi persoalan sampah.
“Salah satunya dengan membatasi timbulan sampah dan melakukan pemilahan sejak dari sumbernya,” ujarnya.
Program kerja sama Indonesia-UEA ini dijalankan di lima lokasi, yakni Surabaya, Sidoarjo, Bekasi, Solo, dan Bali. Namun Surabaya menjadi daerah pertama yang melaksanakan sekaligus menjadi percontohan nasional.
Staf Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Ahmad Didin, berharap keberhasilan Surabaya dapat menjadi model bagi daerah lain.
“Harapannya Surabaya menjadi kota percontohan sehingga daerah lain dapat meniru praktik baik yang sudah dilakukan apabila program ini berhasil,” pungkasnya. (ivan)
