PATI, PustakaJC.co – Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Ghaffar Rozin atau Gus Rozin meminta Kementerian Agama (Kemenag) memastikan ijazah lulusan pesantren mendapatkan pengakuan dari seluruh perguruan tinggi. Hal ini menyusul masih adanya kampus, khususnya perguruan tinggi umum, yang belum sepenuhnya memahami ketentuan pengakuan ijazah pendidikan pesantren.
Aspirasi tersebut disampaikan Gus Rozin kepada Menteri Agama RI Prof KH Nasaruddin Umar dalam kunjungan silaturahmi di kompleks pendidikan Perguruan Islam Mathali’ul Falah (PIM) Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Senin, (16/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Gus Rozin menyoroti pemenuhan hak-hak sipil santri, terutama terkait pengakuan ijazah lulusan Satuan Pendidikan Muadalah (SPM). Menurutnya, keberadaan pendidikan muadalah telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Pesantren. Namun, penerapannya di lapangan masih belum sepenuhnya merata. Dilansir dari nu.or.id, Raby, (18/11/2026).
“Undang-undang kita mengamanatkan agar semua santri diakui, tidak boleh ditolak hanya karena ijazahnya. Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi umum, yang belum sepenuhnya memahami soal rekognisi ini,” ujar Gus Rozin.
Wakil Ketua Umum PBNU tersebut mengakui bahwa pengakuan terhadap lulusan pesantren telah mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, pengawalan terhadap pelaksanaan regulasi masih diperlukan agar seluruh lembaga pendidikan menjalankan ketentuan yang telah diamanatkan undang-undang.
Karena itu, Gus Rozin berharap Kemenag terus menyuarakan hak-hak santri kepada berbagai pihak terkait, termasuk perguruan tinggi. Dengan demikian, lulusan pesantren memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun mengakses berbagai layanan publik.
“Harapan kami kepada Kementerian Agama agar terus menyuarakan hak-hak para santri ini kepada pihak terkait, supaya regulasi yang diamanatkan undang-undang betul-betul dijalankan secara merata,” tegasnya.
Selain membahas pengakuan ijazah santri, Gus Rozin menjelaskan bahwa kunjungan Menteri Agama ke PIM Kajen juga memiliki makna historis dan emosional. Kehadiran Nasaruddin Umar menjadi momentum untuk mengenang kedekatan pribadi Menteri Agama dengan almarhum KH MA Sahal Mahfudh atau yang dikenal sebagai Kiai Sahal.
Dalam rangkaian kunjungan kerja ke sejumlah pesantren, PIM Kajen mendapatkan alokasi waktu sekitar satu jam 40 menit. Pertemuan tersebut diisi dengan dialog bersama para masyayikh mengenai kebijakan Kemenag di bidang kepesantrenan, sekaligus menyapa para santri.
Gus Rozin mengapresiasi kesempatan tersebut karena menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan kalangan pesantren untuk membahas berbagai kebijakan pendidikan pesantren.
“Alhamdulillah, kami bersyukur PIM mendapatkan alokasi waktu paling lama dalam rangkaian kunjungan beliau kali ini, yakni sekitar satu jam empat puluh menit. Agendanya bertemu dengan para masyayikh untuk memaparkan kebijakan kementerian terkait kepesantrenan, sekaligus menyapa para santri,” ungkapnya.
Sementara itu, dalam dialog bersama para pengasuh pesantren, Menteri Agama berpesan agar pesantren terus mempersiapkan diri menghadapi berbagai dinamika zaman. Tantangan tersebut mencakup arus globalisasi, stabilitas sosial masyarakat, hingga perkembangan teknologi yang semakin pesat. (ivan)