Selain itu, perhatian juga diarahkan pada isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menjadi kekhawatiran pekerja. DPRD mendorong penguatan kebijakan di sektor upah, jaminan sosial, serta perlindungan pekerja informal.
Ia menilai, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menitikberatkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pemerintah pusat sudah memberi arah yang jelas. Di daerah, itu harus diterjemahkan dalam kebijakan nyata seperti penguatan jaminan sosial dan perlindungan pekerja informal,” tegasnya.
