“Perlu langkah antisipatif agar dinamika TKD tidak mengganggu pelayanan publik,” kata Menteri Dalam Negeri ini.
Polemik pemotongan TKD ini masih menjadi sorotan. Para gubernur berharap pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tersebut agar tak menghambat pembangunan dan kesejahteraan daerah. (ivan)
