Pemprov Jatim Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Predikat Baik dalam Pengawasan Tata Ruang

pemerintahan | 20 November 2026 07:48

Pemprov Jatim Targetkan 38 Kabupaten/Kota Raih Predikat Baik dalam Pengawasan Tata Ruang
Kepala Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur, Arif Endro Utomo (kedua dari kanan), didampingi Kepala Dinas PUPR Kota Pasuruan, Gustap Purwoko (tengah), menunjukkan piagam penghargaan WASTARU 2026 setelah Kota Pasuruan berhasil meraih peringkat pertama dalam penilaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang se-Jawa Timur. 

Selain itu, Arif meminta percepatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur yang ditargetkan rampung pada 2027. Proses revisi tersebut harus disinergikan dengan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh daerah memiliki gambaran awal rancangan revisi RTRW pada tahun ini.

 

Penyelesaian dan penyempurnaan data LP2B serta LSD juga menjadi perhatian. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat diperlukan untuk mendukung pengendalian pemanfaatan ruang sekaligus melindungi kawasan pertanian.

 

Pemprov Jatim juga mendorong pengembangan sistem informasi tata ruang yang dapat diakses lebih luas oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Melalui keterbukaan informasi tersebut, masyarakat dan investor diharapkan dapat mengetahui kesesuaian tata ruang sebelum memulai kegiatan usaha atau investasi.

 

Terkait hasil pengawasan tahun 2026, Arif mengapresiasi 27 kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat kinerja baik. Ia berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang.

 

“Kami mengapresiasi 27 kabupaten/kota yang telah memperoleh predikat baik. Harapannya, pada penilaian berikutnya seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur dapat memperoleh predikat baik,” ungkapnya.

 

Ia menegaskan, capaian penghargaan tersebut tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial. Sebaliknya, hasil penilaian harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pengawasan dan memastikan pemanfaatan ruang berjalan sesuai ketentuan.

 

Pengawasan juga perlu diperkuat guna mencegah praktik pemutihan yang tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 34 Tahun 2026.

 

Di sisi lain, Pemprov Jatim turut mendorong pemerintah kabupaten/kota menerapkan konsep bangunan gedung hijau atau green building. Arif menyebut gedung Dinas PRKPCK Provinsi Jawa Timur yang menjalani retrofit pada 2025 berhasil meraih penghargaan retrofit terbaik kategori Gedung Hijau pada 2026.

 

Ia mengajak pemerintah daerah mulai menerapkan prinsip bangunan hijau melalui langkah sederhana dengan biaya terjangkau, termasuk pemanfaatan energi surya.

 

Saat ini, Dinas PRKPCK Jatim juga tengah menyusun sejumlah model prototipe bangunan hijau yang nantinya dapat dimanfaatkan bersama oleh pemerintah kabupaten/kota.

 

“Kami mengajak kabupaten/kota untuk mulai menerapkan konsep green building dengan cara-cara sederhana dan biaya terjangkau, termasuk melalui pemanfaatan tenaga surya,” tuturnya.

 

Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jatim berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semakin kuat. Dengan demikian, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih optimal untuk mendukung pembangunan daerah yang tertib, terarah, dan berkelanjutan. (ivan)