Kasus Karhutla, Pemerintah Proses 30 Perusahaan dengan Nilai Rp15 Triliun

pemerintahan | 24 Agustus 2026 18:49

Kasus Karhutla, Pemerintah Proses 30 Perusahaan dengan Nilai Rp15 Triliun
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat (tengah) memberikan keterangan setelah meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Jalan Kurnia, Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. (dok antara)

 

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terus memperkuat sinergi agar luasan karhutla di Kalimantan Selatan tidak kembali mendekati angka pada 2023.

 

Menurutnya, kerja mitigasi dan penanganan bersama perlu terus dilakukan untuk menekan risiko serta dampak kebakaran hutan dan lahan.

 

Jumhur menilai kondisi di Kalimantan Selatan menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya mitigasi yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Meski demikian, pengendalian karhutla juga dipengaruhi faktor alam, termasuk waktu turunnya hujan.

 

“Artinya ada keberhasilan kerja-kerja mitigasi sebelum bencana, ya, dan juga atas tentunya ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kehendak-Nya tidak menyebar dengan luas,” ujarnya.

 

Pemerintah, lanjut Jumhur, akan mempertahankan langkah mitigasi dan penanganan karhutla secara konsisten. Penegakan hukum terhadap perusahaan juga menjadi bagian penting dalam upaya pengendalian karhutla secara nasional. (ivan)