Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menambahkan, pemerintah menargetkan evaluasi program selesai pada akhir Juli sebelum diluncurkan secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober mendatang. Pemerintah juga menargetkan sistem digital tersebut mampu meningkatkan efisiensi tata kelola keuangan negara dan mendukung peningkatan rasio pajak secara bertahap. (Pstk01)
