LHP ini merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Khofifah menjelaskan, hasil pemeriksaan yang disampaikan BPK RI menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan strategis bagi Pemprov Jatim untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Selain itu, berbagai indikator pembangunan daerah juga menunjukkan tren positif melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengendalian inflasi, pengurangan kemiskinan, hingga perluasan kesempatan kerja.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga tidak terlepas dari kontribusi perangkat daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satunya melalui kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur yang terus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi layanan perpajakan daerah, serta penguatan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) secara transparan dan akuntabel.
