Dari total realisasi tersebut, belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun atau 33,6 persen dari pagu APBN. Realisasi ini tumbuh 52,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp517,7 triliun. Kenaikan realisasi didorong oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran bantuan sosial, serta pembayaran tunjangan hari raya (THR).
Selain itu, belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp541,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun, subsidi, serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik.
Sementara itu, transfer ke daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp306,1 triliun. Berbeda dengan belanja pemerintah pusat yang meningkat, realisasi TKD mengalami kontraksi 4,9 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Pemerintah menilai percepatan belanja negara menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga aktivitas ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global. Penyaluran anggaran yang lebih cepat diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat, memperkuat perlindungan sosial, serta mempercepat pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari sepertiga target tahunan, pemerintah optimistis pelaksanaan APBN 2026 akan terus mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. (ivan)
