Ia menambahkan, DPRD Jatim berencana menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat untuk membahas lebih detail arah kebijakan tersebut. Pertemuan itu akan melibatkan komisi terkait, perangkat daerah, serta perwakilan pengemudi.
“Pekan depan akan kami undang kembali semua pihak, termasuk tenaga ahli, agar pembahasan ini lebih komprehensif,” tambahnya.
Yordan juga menegaskan, jika Perda tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan tahun berjalan, maka harus dilakukan penyesuaian dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).
Sementara itu, perwakilan aliansi Dobrak menilai perlunya penguatan regulasi karena aturan yang sudah ada dinilai belum berjalan efektif di lapangan.
