Posko Aduan THR Dibuka, DPRD Jatim Warning Pengusaha Soal Keterlambatan

pemerintahan | 04 Maret 2026 04:33

Posko Aduan THR Dibuka, DPRD Jatim Warning Pengusaha Soal Keterlambatan
Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im saat rapat paripurna. (dok jatimpos)

 

Karena itu, DPRD Jatim meminta Disnaker melakukan pengawasan aktif dan responsif terhadap laporan pekerja. Perusahaan yang terbukti melanggar diminta ditindak tegas sesuai ketentuan.

 

“Pekerja dapat melaporkan pelanggaran THR kepada Komisi E DPRD Jatim,” tegas Suli.

 

Menurutnya, kepastian pembayaran THR bukan hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak pekerja dan menjaga stabilitas sosial serta daya beli masyarakat menjelang Lebaran. (ivan)