Reses di Surabaya, Ketua DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Akses SMA/SMK Negeri

pemerintahan | 10 Februari 2026 05:58

Reses di Surabaya, Ketua DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Akses SMA/SMK Negeri
Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, berfoto bersama masyarakat usai kegiatan serap aspirasi pada Reses Masa Sidang II Tahun Sidang 2025–2026 Daerah Pemilihan I Kota Surabaya yang digelar di Kantor DPC PKB Kota Surabaya. (dok jatimpos)

 

Menurutnya, keterbatasan lahan menjadi kendala utama pembangunan sekolah baru di Surabaya. Ia menyebut, banyak pengembang perumahan enggan menyerahkan fasilitas umum (fasum) untuk kepentingan pendidikan.

 

“Fasum yang diserahkan itu jarang mau digunakan untuk sekolah. Biasanya dianggap mengganggu akses atau tidak menguntungkan secara komersial,” katanya.

 

Selain persoalan lahan, Musyafak juga menyinggung tekanan fiskal yang dialami Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada 2026. Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat serta perubahan skema bagi hasil pajak kendaraan bermotor dinilai mengurangi ruang fiskal provinsi.

 

“Pendapatan provinsi berkurang signifikan. Skema pajak kendaraan juga berubah, ditambah peralihan ke kendaraan listrik yang pajaknya kecil,” jelasnya.