SURABAYA, PustakaJC.co – Isu integritas dan transparansi pejabat publik kembali menjadi perhatian di Jawa Timur. Kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dinilai tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator penting dalam menjaga akuntabilitas aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa kepatuhan LHKPN serta rekam jejak integritas ASN menjadi salah satu pertimbangan dalam proses promosi, mutasi, maupun pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Dalam kerangka manajemen ASN berbasis merit, BKD tidak hanya menilai kompetensi dan kinerja, tetapi juga kepatuhan administrasi dan integritas pejabat,” ujar Indah Wahyuni, kepada PustakaJC.co, Jumat, (6/2/2026).
