Menurutnya, Raperda harus menegaskan peralihan orientasi dari kehutanan berbasis kayu menuju kehutanan sosial, serta memperkuat aspek keadilan sosial, ekonomi, dan ekologi.
Fraksi PKB mendorong agar Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) wajib mengintegrasikan AMDAL, kawasan lindung, serta area dengan masalah sosial signifikan. Selain itu, perlu dasar hukum bagi penerapan silvikultur multijenis dan pembatasan sistem monokultur yang dinilai tak sesuai untuk Pulau Jawa.
“Larangan terhadap penggunaan pohon termodifikasi secara genetik (GMO) juga harus ditegaskan demi menjaga ekosistem Pulau Jawa,” tegasnya.
