Dari sisi eksekutif, Kepala DKPP Surabaya, Antik Sugiharti, menegaskan bahwa Perda sangat penting sebagai dasar pemberian sanksi administratif atau pidana.
“Tanpa Perda, kami hanya bisa mengeluarkan Perwali atau diskresi yang sifatnya terbatas,” kata Antik.
Masukan juga datang dari Direktur Jasa Niaga RPH Surabaya, Megawati, yang menyoroti lemahnya pengawasan lalu lintas ternak.
“Kami bisa jadi korban sistem yang tidak jelas. Kami butuh aturan yang tegas, apalagi soal peredaran daging di pasar,” tegasnya.
