Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pengembangan skema rujukan bagi penerima PKH sembako yang layak memperoleh Program Indonesia Pintar (PIP) dan PBI-JKN.
Langkah itu dinilai menjadi awal penguatan integrasi layanan perlindungan sosial nasional agar masyarakat miskin dan rentan, termasuk di lingkungan pendidikan keagamaan, memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih terpadu. (ivan)
