UU Haji Terbaru Disahkan, Layanan Jamaah Kini di Bawah Kementerian Haji dan Umrah

bumi pesantren | 27 Agustus 2025 07:34

UU Haji Terbaru Disahkan, Layanan Jamaah Kini di Bawah Kementerian Haji dan Umrah
Kabah di Masjidil Haram Makkah. (dok nuonline)

UU terbaru ini lahir karena regulasi lama dinilai belum menjawab seluruh kebutuhan jamaah, seperti pemanfaatan kuota yang belum optimal, lemahnya pembinaan, ketiadaan perlindungan bagi jamaah non-kuota, serta minimnya mekanisme pembahasan biaya haji saat terjadi kenaikan.

Dengan status baru sebagai kementerian, pelayanan akan lebih terintegrasi. Selain itu, UU juga mengatur sejumlah ketentuan baru, di antaranya:

1.Kuota haji untuk petugas dipisahkan dari kuota jamaah.

2.Pemanfaatan sisa kuota dan kuota tambahan.

3.Pengawasan ketat terhadap haji khusus dengan visa non-kuota.

4.Penguatan pembinaan ibadah dan kesehatan jamaah.

5.Mekanisme peralihan BP Haji ke Kementerian Haji dan Umrah.

6.Pemanfaatan sistem informasi terpadu untuk pelayanan haji dan umrah.